Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Provinsi Riau

Hadapi Tantangan MEA : DPRD Riau Dorong Terciptanya Regulasi Tenaga Kesehatan

Hadapi Tantangan MEA : DPRD Riau Dorong Terciptanya Regulasi Tenaga Kesehatan .  Pekanbaru -  Ikatan Pemuda Mahasiswa Kesehatan Riau (IPM-KesRI) Taja seminar Nasional mengenai tantangan dan peluang tenaga kesehatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). Agenda yang dihadiri oleh Profesor. Dr. acobat Ganji dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dilaksanakan di Ruang seminar pustaka wilayah. Acobat menjelaskan bahwa Pemuda harus taklukan tantangan MEA dengan menepa diri, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Untuk itu diperlukan 3 strategi dalam menghadapi MEA ini. "Saya kira perlu dipersiapkan kesiapan Institusi kesehatan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan kesiapan institusi pemerintah," ujarnya, kemaren (6/8/16). Dalam persiapan institusi kesehatan dibutuhkan Akreditasi di institusi pendidikan dimana berstandarkan akreditasi yaitu Internasional Organization for Standardization (ISO) dan Joint Commision International (JCI). Selain itu...

Untuk Hadapi MEA, Pemprov Riau Janji Tingkatkan Kualitas Usaha UKM Riau

Untuk Hadapi MEA, Pemprov Riau Janji Tingkatkan Kualitas Usaha UKM Riau .  Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas usaha dan produk dari 149 unit usaha kecil di daerah itu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang bakal dimulai pada awal 2016. "Awal 2016 tercatat 600 juta penduduk di ASEAN yang potensial menjadi tujuan pemasaran produk dan jasa, yang sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usaha mereka," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau Darius Hosen, dalam keterangannya, Rabu (9/12/2015). Menurut Darius, dari 600 juta penduduk di kawasan MEA tentunya berpeluang bagi Indonesia menjadikan Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura dan Malaysia, Thailand, dan lainnya sebagai daerah tujuan pemasaran barang dan jasa. Namun demikian, katanya, Indonesia harus siap berkompetensi di bidang pertanian, jasa, perdagangan dan lainnya sehingga pemerintah Provinsi Riau perlu terus mendorong pemilik usaha ag...

Pemprov Riau Janji Tingkatkan Kualitas Usaha UKM Riau Untuk Hadapi MEA

Pemprov Riau Janji Tingkatkan Kualitas Usaha UKM Riau Untuk Hadapi MEA , Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas usaha dan produk dari 149 unit usaha kecil di daerah itu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang bakal dimulai pada awal 2016. "Awal 2016 tercatat 600 juta penduduk di ASEAN yang potensial menjadi tujuan pemasaran produk dan jasa, yang sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usaha mereka," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau Darius Hosen, dalam keterangannya, Rabu (9/12/2015). Menurut Darius, dari 600 juta penduduk di kawasan MEA tentunya berpeluang bagi Indonesia menjadikan Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura dan Malaysia, Thailand, dan lainnya sebagai daerah tujuan pemasaran barang dan jasa. Namun demikian, katanya, Indonesia harus siap berkompetensi di bidang pertanian, jasa, perdagangan dan lainnya sehingga pemerintah Provinsi Riau perlu terus mendorong pemilik usaha agar...

Riau - Provinsi Riau

Riau - Provinsi Riau :  Sejarah Riau Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Periode 5 Maret 1958 – 6 Januari 1960 Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ; Bengkalis Kampar Indragiri Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25) Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19 Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjun...