Hadapi Tantangan MEA : DPRD Riau Dorong Terciptanya Regulasi Tenaga Kesehatan. Pekanbaru - Ikatan Pemuda Mahasiswa Kesehatan Riau (IPM-KesRI) Taja seminar Nasional mengenai tantangan dan peluang tenaga kesehatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA).
Agenda yang dihadiri oleh Profesor. Dr. acobat Ganji dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dilaksanakan di Ruang seminar pustaka wilayah.
Acobat menjelaskan bahwa Pemuda harus taklukan tantangan MEA dengan menepa diri, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Untuk itu diperlukan 3 strategi dalam menghadapi MEA ini.
Dalam persiapan institusi kesehatan dibutuhkan Akreditasi di institusi pendidikan dimana berstandarkan akreditasi yaitu Internasional Organization for Standardization (ISO) dan Joint Commision International (JCI).
Selain itu juga perlu adanya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimana rumah sakit menggunakan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), ISO dan JCI. Sedangkan Puskesmas menggunakan KAPP dan ISO.
Tidak hanya itu, menurutnya, SDM kesehatan harus berkompetensi standar internasional dengan melakukan peningkatan teknis medis , kerja sama dan penguasaan bahasa. Sementara pemerintah dari Kemenkes, Badan BPOM, Menaker, 32 Dinas Kesehatan Seluruh Provinsi di Indonesia dan 154 kabupaten/kota di Indonesia.
Tambahnya lagi, secara khusus hal yang paling penting dilakukan adalah meningkatkan pelayanan cepat dan nyaman, penguasaan bahasa, keterampilan penggunaan teknologi, sistem informasi pasien, pelayanan kontinum, peningkatan rumah sakit, sistem pembayaran, pengawasab file pasien, sistem pengobatan, surveylans, sistem pengamanan/proteksi, pengendalian Infeksi, modifikasi tarif medis, komunikasi dan persiapan emergensi.
Mendukung pernyataan dari Acobat, Wakil DPRD, Noviwaldy Jusman menuturkan perlunya regulasi terkait tenaga kesehatan dalam menghadapi MEA. Sebab, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang disusun terkait tenaga kesehatan dalam rangka MEA.
Sumber : riau24.com
Agenda yang dihadiri oleh Profesor. Dr. acobat Ganji dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dilaksanakan di Ruang seminar pustaka wilayah.
Acobat menjelaskan bahwa Pemuda harus taklukan tantangan MEA dengan menepa diri, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Untuk itu diperlukan 3 strategi dalam menghadapi MEA ini.
"Saya kira perlu dipersiapkan kesiapan Institusi kesehatan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan kesiapan institusi pemerintah," ujarnya, kemaren (6/8/16).
Dalam persiapan institusi kesehatan dibutuhkan Akreditasi di institusi pendidikan dimana berstandarkan akreditasi yaitu Internasional Organization for Standardization (ISO) dan Joint Commision International (JCI).
Selain itu juga perlu adanya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimana rumah sakit menggunakan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), ISO dan JCI. Sedangkan Puskesmas menggunakan KAPP dan ISO.
Tidak hanya itu, menurutnya, SDM kesehatan harus berkompetensi standar internasional dengan melakukan peningkatan teknis medis , kerja sama dan penguasaan bahasa. Sementara pemerintah dari Kemenkes, Badan BPOM, Menaker, 32 Dinas Kesehatan Seluruh Provinsi di Indonesia dan 154 kabupaten/kota di Indonesia.
Tambahnya lagi, secara khusus hal yang paling penting dilakukan adalah meningkatkan pelayanan cepat dan nyaman, penguasaan bahasa, keterampilan penggunaan teknologi, sistem informasi pasien, pelayanan kontinum, peningkatan rumah sakit, sistem pembayaran, pengawasab file pasien, sistem pengobatan, surveylans, sistem pengamanan/proteksi, pengendalian Infeksi, modifikasi tarif medis, komunikasi dan persiapan emergensi.
Mendukung pernyataan dari Acobat, Wakil DPRD, Noviwaldy Jusman menuturkan perlunya regulasi terkait tenaga kesehatan dalam menghadapi MEA. Sebab, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang disusun terkait tenaga kesehatan dalam rangka MEA.
"Kedepan DPRD akan mendorong terciptanya regulasi terkait tenaga kesehatan khususnya di Provinsi Riau," sambungnya mengakhiri. R24/ntg
Sumber : riau24.com
Komentar
Posting Komentar