[ad_1] Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). UKM riau.com, JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui implementasi good governance dan clean government masa sangat lemah. Hal itu terbukti dengan adanya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan terkait mutasi dan perombakan di jajaran Kementerian Perhubungan, Sabtu (15/10/2016). Dalam rilis yang diterima Minggu (16/10/2016) Menhub menyebutkan bahwa mentalitas memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sudah harus segera dihilangkan. "Sebagai pelayan masyarakat ( public servant ), saya mendambakan birokrasi Kementerian Perhubungan harus steril dari berbagai praktik penyimpangan," ujar Menhub. "Kemarin sore, Jumat (14/10/2016) saya melakukan mutasi dan perombakan di jajaran birokrasi Kementerian Perhubungan." uj...