[ad_1]
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
UKMriau.com, JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui implementasi good governance dan clean government masa sangat lemah. Hal itu terbukti dengan adanya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan terkait mutasi dan perombakan di jajaran Kementerian Perhubungan, Sabtu (15/10/2016).
Dalam rilis yang diterima Minggu (16/10/2016) Menhub menyebutkan bahwa mentalitas memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sudah harus segera dihilangkan. "Sebagai pelayan masyarakat (public servant), saya mendambakan birokrasi Kementerian Perhubungan harus steril dari berbagai praktik penyimpangan," ujar Menhub.
"Kemarin sore, Jumat (14/10/2016) saya melakukan mutasi dan perombakan di jajaran birokrasi Kementerian Perhubungan." ujar Menhub.
Sebanyak 163 pejabat struktural eselon dua dan tiga dimutasi dan dirotasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan
"Pergantian ini saya lakukan dalam rangka penyegaran sekaligus menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di jajaran kementerian perhubungan. Reformasi birokrasi tentu menyangkut pentingnya implementasi good governance dan clean government. Dalam hal ini kita akui masih sangat lemah, di mana terbukti adanya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian," ujar Menhub.
Ia menegaskan, mentalitas memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sudah harus segera dihilangkan. "Sebagai pelayan masyarakat (public servant), saya mendambakan birokrasi Kementerian Perhubungan harus steril dari berbagai praktik penyimpangan. Saya berharap penyegaran ini akan jadi momentum yang baik bagi jajaran Kementerian Perhubungan baik di sektor darat, udara, laut dan kereta api untuk mawas diri dan betul-betul menjalankan tugas dan perannya secara bertanggung jawab, akuntabel dan berintegritas."
Selain pergantian dan penyegaran di jajaran birokrasi, Kemenhub juga akan segera mengumumkan pembentukan Tim Pemberantasan Pungli di Kementerian Perhubungan. Komposisi tim terdiri dari sejumlah figur terpilih internal dan eksternal yakni dari lembaga ICW dan YLKI. Tim akan bekerja simultan untuk mengawasi dan mencari fakta terkait pungli di semua lini di internal kemenhub.
[ad_2]
Visit web sumber : KLIK DISINI
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
UKMriau.com, JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui implementasi good governance dan clean government masa sangat lemah. Hal itu terbukti dengan adanya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan terkait mutasi dan perombakan di jajaran Kementerian Perhubungan, Sabtu (15/10/2016).
Dalam rilis yang diterima Minggu (16/10/2016) Menhub menyebutkan bahwa mentalitas memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sudah harus segera dihilangkan. "Sebagai pelayan masyarakat (public servant), saya mendambakan birokrasi Kementerian Perhubungan harus steril dari berbagai praktik penyimpangan," ujar Menhub.
"Kemarin sore, Jumat (14/10/2016) saya melakukan mutasi dan perombakan di jajaran birokrasi Kementerian Perhubungan." ujar Menhub.
Sebanyak 163 pejabat struktural eselon dua dan tiga dimutasi dan dirotasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan
"Pergantian ini saya lakukan dalam rangka penyegaran sekaligus menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di jajaran kementerian perhubungan. Reformasi birokrasi tentu menyangkut pentingnya implementasi good governance dan clean government. Dalam hal ini kita akui masih sangat lemah, di mana terbukti adanya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh pihak kepolisian," ujar Menhub.
Ia menegaskan, mentalitas memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sudah harus segera dihilangkan. "Sebagai pelayan masyarakat (public servant), saya mendambakan birokrasi Kementerian Perhubungan harus steril dari berbagai praktik penyimpangan. Saya berharap penyegaran ini akan jadi momentum yang baik bagi jajaran Kementerian Perhubungan baik di sektor darat, udara, laut dan kereta api untuk mawas diri dan betul-betul menjalankan tugas dan perannya secara bertanggung jawab, akuntabel dan berintegritas."
Selain pergantian dan penyegaran di jajaran birokrasi, Kemenhub juga akan segera mengumumkan pembentukan Tim Pemberantasan Pungli di Kementerian Perhubungan. Komposisi tim terdiri dari sejumlah figur terpilih internal dan eksternal yakni dari lembaga ICW dan YLKI. Tim akan bekerja simultan untuk mengawasi dan mencari fakta terkait pungli di semua lini di internal kemenhub.
[ad_2]
Visit web sumber : KLIK DISINI
Komentar
Posting Komentar