UKMriau.com, Pangkalan Kerinci – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga meluncurkan kartu izin UKM di gedung pusat layanan usaha terpadu di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (26/3).
Pada kesempatan itu, Puspayoga juga menerima penyerahan hak cipta dan akte koperasi dari pejabat akte notaris yang selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pelaku koperasi dan UKM. Turut hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliadi dan Bupati Pelalawan Muhammad Harris.
"Kartu ini meringankan UKM dalam membuka usaha karena izin pengurusannya gratis," kata Puspayoga di sela peluncuran.
Puspayoga menegaskan, jika ada yang memungut bayaran, UKM bisa langsung melaporkan kepada bupati/wali kota atau kepada dirinya secara langsung. "Selama ini yang menjadi permasalahan pelaku UKM adalah sulit mendapat izin usaha. Karena tak ada izin, mereka sulit dapat pinjaman dari bank," kata dia.
Selama turun ke daerah, Puspayoga mengaku mendapat keluhan dari pelaku UKM, antara lain pengurusan izin usaha yang sulit dan mahal. "Mulai berbelit, lama dan layanan mahal. Jadi kami buat terobosan dengan kerja sama beberapa kementerian untuk mempermudah masyarakat," kata dia.
Menkop menegaskan, melalui program tersebut nantinya pengurusan izin usaha UKM cukup dikeluarkan camat. Adapun jenis usahanya tidak dibatasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mandiri. "Berdasarkan surat bupati memberikan kewenangan kepada camat. Tentu dengan persyaratan di daerah masing-masing dan syaratnya harus lengkap. Izin langsung keluar, cukup satu lembar dan gratis," kata dia.
Berbarengan dengan keluarnya izin usaha kata dia, pelaku UKM juga akan mendapatkan kartu dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. "Tujuannya memudahkan pembiayaan, karena pelaku usaha yang ingin maju harus menggunakan modal untuk memulai. Itu bisa disiapkan perbankan," kata Menkop.
Ketika ditanya besaran modal yang dipinjamkan, ia menjawab, tergantung permintaan pelaku usaha dan persetujuan perbankan.
Permasalahan lain, kata dia, adalah soal hak cipta. Banyak pelaku UKM enggan mengikuti pameran di luar negeri. Pasalnya mereka takut karya mereka dijiplak. "Ketika pelaku UKM mau jual, mereka harus bayar karena belum punya hak cipta," kata dia.
Untu itu, kata dia, pihaknya memberikan hak cipta secara gratis kepada seluruh pelaku UKM. "Saya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri soal izin usaha UKM dan Menter Hukum dan HAM soal Hak Cipta. \Semua ditanggung pemerintah pusat. Pejabat notaris tak perlu khawatir," kata dia.
sumber : beritasatu.com
Pada kesempatan itu, Puspayoga juga menerima penyerahan hak cipta dan akte koperasi dari pejabat akte notaris yang selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pelaku koperasi dan UKM. Turut hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliadi dan Bupati Pelalawan Muhammad Harris.
"Kartu ini meringankan UKM dalam membuka usaha karena izin pengurusannya gratis," kata Puspayoga di sela peluncuran.
Puspayoga menegaskan, jika ada yang memungut bayaran, UKM bisa langsung melaporkan kepada bupati/wali kota atau kepada dirinya secara langsung. "Selama ini yang menjadi permasalahan pelaku UKM adalah sulit mendapat izin usaha. Karena tak ada izin, mereka sulit dapat pinjaman dari bank," kata dia.
Selama turun ke daerah, Puspayoga mengaku mendapat keluhan dari pelaku UKM, antara lain pengurusan izin usaha yang sulit dan mahal. "Mulai berbelit, lama dan layanan mahal. Jadi kami buat terobosan dengan kerja sama beberapa kementerian untuk mempermudah masyarakat," kata dia.
Menkop menegaskan, melalui program tersebut nantinya pengurusan izin usaha UKM cukup dikeluarkan camat. Adapun jenis usahanya tidak dibatasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mandiri. "Berdasarkan surat bupati memberikan kewenangan kepada camat. Tentu dengan persyaratan di daerah masing-masing dan syaratnya harus lengkap. Izin langsung keluar, cukup satu lembar dan gratis," kata dia.
Berbarengan dengan keluarnya izin usaha kata dia, pelaku UKM juga akan mendapatkan kartu dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. "Tujuannya memudahkan pembiayaan, karena pelaku usaha yang ingin maju harus menggunakan modal untuk memulai. Itu bisa disiapkan perbankan," kata Menkop.
Ketika ditanya besaran modal yang dipinjamkan, ia menjawab, tergantung permintaan pelaku usaha dan persetujuan perbankan.
Permasalahan lain, kata dia, adalah soal hak cipta. Banyak pelaku UKM enggan mengikuti pameran di luar negeri. Pasalnya mereka takut karya mereka dijiplak. "Ketika pelaku UKM mau jual, mereka harus bayar karena belum punya hak cipta," kata dia.
Untu itu, kata dia, pihaknya memberikan hak cipta secara gratis kepada seluruh pelaku UKM. "Saya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri soal izin usaha UKM dan Menter Hukum dan HAM soal Hak Cipta. \Semua ditanggung pemerintah pusat. Pejabat notaris tak perlu khawatir," kata dia.
sumber : beritasatu.com
Komentar
Posting Komentar