UKMriau.com, Jakarta – Pemerintah melalui rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menghapus proses perizinan untuk pendirian usaha mikro dan kecil.
Dengan demikian, pelaku usaha yang akan mendirikan usaha mikro atau kecil cukup mendaftar saja sebelum memulai usaha.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, terkait hal itu, pemerintah akan melakukan revisi atas Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan kecil.
"Rapat tadi mengenai Perpres Nomor 98 tahun 2014 yang isinya mengenai kewenangan Camat mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Sekarang itu diubah, tidak perlu izin lagi, cukup didaftarkan. Daftar dan izin itu beda," kata Puspayoga di Jakarta, Kamis (10/3/2016).
[caption id="attachment_5258" align="aligncenter" width="780"]
Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (harian kompas)[/caption]
Menurut Puspayoga, langkah tersebut meniru kebijakan yang sudah terlebih dahulu ditempuh pemerintah kota Bandung.
"Seperti di Bandung yang 2 minggu lalu kita launching dengan Pak Ridwan Kamil," ungkap Puspayoga.
Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro kecil ke depannya.
"Di Bandung, pendaftaran cukup pakai ponsel. Kita juga berharap bisa online. Kalau belum, sementara manual dulu," tutur Puspayoga.
Sebelumnya, pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perusahaan Terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dukungan kredit perbankan juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
sumber : kompas.com
Dengan demikian, pelaku usaha yang akan mendirikan usaha mikro atau kecil cukup mendaftar saja sebelum memulai usaha.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, terkait hal itu, pemerintah akan melakukan revisi atas Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan kecil.
"Rapat tadi mengenai Perpres Nomor 98 tahun 2014 yang isinya mengenai kewenangan Camat mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Sekarang itu diubah, tidak perlu izin lagi, cukup didaftarkan. Daftar dan izin itu beda," kata Puspayoga di Jakarta, Kamis (10/3/2016).
[caption id="attachment_5258" align="aligncenter" width="780"]
Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (harian kompas)[/caption]Menurut Puspayoga, langkah tersebut meniru kebijakan yang sudah terlebih dahulu ditempuh pemerintah kota Bandung.
"Seperti di Bandung yang 2 minggu lalu kita launching dengan Pak Ridwan Kamil," ungkap Puspayoga.
Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro kecil ke depannya.
"Di Bandung, pendaftaran cukup pakai ponsel. Kita juga berharap bisa online. Kalau belum, sementara manual dulu," tutur Puspayoga.
Sebelumnya, pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perusahaan Terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dukungan kredit perbankan juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
sumber : kompas.com
Komentar
Posting Komentar